Komisi IX DPR RI mendesak BPOM RI untuk meningkatkan pengawasan terhadap obat illegal dan substandard, dengan meningkatkan koordinasi bersama para penegak hokum. Demikian salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Senin (22/2) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam acara yang dipimpin Ketua Komisi Dede Yusuf, Kepala BPOM  Roy Alexander Sparringa, Komisi IX DPR RI mendesak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI untuk mengawasi secara komprehensif penjualan obat dan makanan secara online.

Selain itu, Komisi IX DPR RI mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GN-POPA) oleh BPOM dan mendorong BPOM RI untuk lebih memperluas jangkauan dari GN-POPA dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

Selanjutnya Komisi IX DPR RI mendorong BPOM RI untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS). Komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan ini juga menndesak BPOM RI untuk memanfaatkan kenaikan alokasi anggaran dengan sabik-baiknya, terutama anggaran untuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya anggota Komisi IX DPR RI.

Di bagian lain, Komisi IX DPR RI meminta BPOM RI untuk berkoordinasi dengan pemerintah Daerah guna memperkuat terbitnya aspek legal berupa peraturan daerah dan turunannya terkait Norma, Standard, prosedur, dan kriteria.

Di bidang legislasi, Komisi IX DPR RI meminta BPOM RI untuk secara pro-aktif menginisiasi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan. (rnm,mp)/foto:jayadi/parle/iw.